Ekonomi rakyat 2013

Perekonomian rakyat tahun ini bisa menjadi perekonomian yang penuh prokontra apalagi setelah adanya kenaikan BBM yang membuat sebagian besar rakyat Indonesia pendapatannya kecil. Disebut juga sebagai perekonomian politik dimana para penguasa politik negara berusaha mengambil hati rakyat untuk pemilu tahun depan.

Dengan mengutip data BPS pada bulan September 2012, Sagir mengingatkan, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,59 juta atau sekitar 11 persen darijumlahpenduduk Indonesia. Persentase terbesar terdapat di daerah pedesaan yaitu 63,25 persen dan komoditi makanan menyumbang sekitar 73,5 persen dari penyebab kemiskinan. Angka kemiskinan ini berpotensi untuk bertambah, mengingat beberapa komoditi makanan seperti cabai, daging, bawang dan sebagainya dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat sehingga akan semakin melemahkan daya beli masyarakat. 

Dari data diatas maka sudah jelas rakyat Indonesia masih banyak yang harus dibantu dalam hal ekonomi, supaya pendapatan perkapita di negara ini bisa menjadi rata atau diatas standart minimum. Namun tidak berarti hanya tugas pemerintah saja untuk membangun ekonomi, rakyat yang ingin dibantu pun harus mengikuti sistem yang telah dibuat, supaya semua berjalan sesuai harapan dan tujuan tercapai. 

Cara Pembiayaan Bangunan di Indonesia

Meningkatnya kebutuhan dalam negeri kini membuat pemerintah harus semakin maju dalam membangun berbagai sektor yang berpengaruh bagi negara Indonesia. Tentu saja semua itu membutuhkan waktu, biaya, sumber daya yang tidak sedikit. Maka pemerintah harus mencari cara supaya pembangunan tetap berjalan sesuai tujuan. Salah satu yang saya bahas mengenai bagaimana negara Indonesia bisa mendapatkan biaya pembangunan.

Beberapa kesimpulan yang diambil dari kajian “Analisis Pengembangan Mekanisme Pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri Untuk Kegiatan Pembangunan” adalah sebagai berikut :

1. Pinjaman Dalam Negeri merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional yang ditujukan untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik dalam rangka meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan defisit dan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas industri dalam negeri.
   
2. Pinjaman Dalam Negeri yang telah dilaksanakan memberikan dampak bagi peningkatan industri dalam negeri, khususnya industri di bidang pertahanan dan keamanan.
   
3. Pinjaman Dalam Negeri dapat diperluas pemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk membiayai pengadaan Alutsista-TNI dan Almatsus Polri. Perluasan pemanfaatan yang paling memungkinkan adalah untuk membiayai kegiatan di bidang infrastruktur, karena sejalan dengan regulasi yang ada tentang PDN dan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur.
   
4. Perbankan BUMN memiliki kapasitas dan potensi yang cukup baik sebagai sumber pembiayaan PDN dilihat dari aspek regulasi, jumlah aset, kegiatan usaha dan kinerja perbankan BUMN. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti crowding out effect dan funding mismatch.

5. Kapasitas industri nasional dalam beberapa sektor sudah mampu berperan sebagai pendukung pembangunan infrastruktur nasional, namun terdapat kluster industri nasional yang masih mengandalkan bahan baku impor dalam produksinya.
   
6. Kementerian/Lembaga yang berpotensi menjalankan kegiatan PDN memiliki minat yang tinggi dan kesiapan menjalankan kegiatan PDN, namun tata cara dan mekanisme PDN masih belum tersosialisasikan kepada Kementerian/Lembaga secara menyeluruh.
   
   sumber : http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpendanaan.bappenas.go.id%2Findex.php%3Foption%3Dcom_rubberdoc%26view%3Ddoc%26id%3D120%26format%3Draw%26Itemid%3D45&ei=wo7eUeeuL879rAePxoG4BQ&usg=AFQjCNFnXUhUIrXOAk_IWIdxTugbc4aBvQ&sig2=0AUv64-7ep_Aa3Mzx_jNOA

Kemiskinan dan Pengangguran

Sebenarnya kalau lebih ditinjau lebih dalam yang menjadi penyebab utama dua hal diatas di Indonesia ini adalah masalah pertumbuhan penduduk, dimana tiap tahunnya bertambah sangat banyak namum tidak diimbangi oleh mutu pendidikan, kesehatan, pangan, dan moral.

Hal ini layaknya seperti proses rantai makanan makhluk hidup yang saling berkesinambungan, dalam artian seperti banyaknya orang menganggur karena pendidikan rendah atau kurang lapangan kerja membuat orang tidak punya penghasilan sehingga miskin, karena miskin orang menjadi sulit untuk mendapat pendidikan yang tinggi, dan dengan kualitas pengetahuan rendah maka orang miskin lebih banyak menghasilkan anak daripada orang mampu.

Diharapkan supaya masyarakat tidak hanya pemerintah lebih peka terhadap masalah pertumbuhan penduduk ini agar semakin mudah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Seberapa Efektif BLSM untuk Rakyat

Dengan resmi naiknya harga BBM yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 2000,- maka pemerintah membuat suatu program yang disebut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat selama 4 bulan dan pada stage pertama ini dibagikan sebesar Rp 300.000,- untuk jangka 2 bulan. 

Namun nampak pada praktek langsungnya banyak terjadi kesalahan, seperti tidak tepat sasaran karena banyak yang menerima dari golongan mampu, keterlambatan dana, dan semerawutnya warga demi sejumlah uang tersebut.

Seperti salah satu kasus yang saya kutip dari salah satu media berita.

PANGKALPINANG – Sekretaris Praksi PKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Aksan Visyawan mengatakan bahwa upaya pemerintah memberikan BLSM kepada masyarakat dinilai kurang effektive, pasalnya kata aksan akurasi dari penerimanya yang dinilai masih belum jelas. ”Aku rasanya itu yang harus dipertanyakan karena tidak semua rakyat yang merasakan, kita bisa pastikan saudara kita yang dikampung dapet atau tidak, kan belum tentu dapet, jadi efektivitasnya itu yang perlu masyarakat kontrol,” kata Aksan ketika dihubungi, Babel Pos, Senin (24/06) kemarin.

Aksan melanjutkan dalam menentukan kategori miskin sangat sulit, sebab katanya keadaan sesorang itukan bisa saja berubah-ubah, dan pemerintah tidak bisa memastikan itu. “Standar orang miskin itu bisa saja kemaren dia kaya dan sekarang dia miskin, atau sebaliknya kemarin dia miskin sekarang kaya. Jadi efektivitas itu yang perlu diperhatikan,” ungkap Aksan.

Jadi menurut Aksan seharusnya pemerintah transfaran dalam mendata orang-orang yang menerima bantuan ini, sebab dalam mendata pemerintah harus benar-benar akurat. Sehingga memang yang menerima BLSM tersebut memang masyarakat yang membutuhkan. ”Seharusnya transfaran jadi semua orang harus mengontrol, standarnya orang miskin itu apa, seberapa tahun dia miskin, penghasilannya berapa, artinya datanya harus akurat betul. Jadi BLSM ini menurut saya kurang rfektive dan kurang tepat sasaranlah,” tukasnya.

Aksan pun menilai program BLSM tersebut hanyalah merupakan program kepentingan tertentu. “Progaram ini banyak kepentingan, mudah di plesetkan untuk kepentingan tertentu, yang jelas menurut saya program itu hanya sebagai ajang kepentingan tertentu,” pungkas Aksan. (prj)

Sumber : http://www.harianbabelpos.com/2013/06/26/dewan-sebut-blsm-kurang-efektif/