Persaingan Politik Indonesia

JAKARTA - Setelah melewati masa sidang yang alot dan panas, dan diwarnai aksi walkout PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem, rapat paripurna DPR akhirnya berhasil memilih dan mensahkan Pimpinan DPR RI periode 2014-2019.

Dari enam fraksi (Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PAN, Demokrat) yang bertahan mengikuti Sidang Paripurna hingga Kamis dinihari (2/10) masing-masing mengajukan paket Pimpinan DPR yang sama maka penentuan Pimpinan DPR berlangsung secara aklamasi tanpa voting.

"Ternyata dari enam fraksi sama (mengajukannya), dengan demikian hanya ada satu paket. Apa perlu dipilih lagi? Tidak kan. Karena ada satu paket diajukan enam fraksi," ujar pimpinan sidang Popong Otje Djunjunan mensahkan paket pimpinan DPR yang diajukan enam fraksi. Tok!

Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Berikut ini adalah susunan pimpinan DPR RI.

Ketua DPR
Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar)

Wakil Ketua
Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)
Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat)
Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Taufik Kurniawan (Fraksi Partai Amanat Nasional)

Sumber:

http://www.pkspiyungan.org/2014/10/tok-ini-ketua-dpr-periode-2014-2019-dan.html?m=1

Analisis: 

Kekalahan Prabowo dalam pemilihan presiden periode 2014-2019 nampaknya, tidak membuat Koalisi Merah Putih yang dipimpin Prabowo menjadi lemah, walaupun ditambah dengan penolakan seluruh tuntutan dalam sidang MK yang akhirnya membuat Jokowi disahkan menjadi pesiden terpilih. Hal ini bisa diliat saat anggota DPR RI Koalisi Merah Putih mengeluarkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan rancangan tersebut ditolak para anggota dari fraksi PDIP. Akan tetapi, pada saat pengambilan suara ternyata yang menyetujui rancangan tersebut lebih banyak.

Undang-undang Pilkada oleh DPRD yang telah disahkan tidak hanya mengecewakan fraksi PDIP, namun juga memicu penolakan dari seluruh rakyat Indonesia yang merasa hak demokrasi mereka telah direnggut bahkan hingga membuat Presiden SBY segera mengeluarkan Perpu baru dan menunggu untuk disetujui DPR.

Tidak hanya sampai disitu pada rapat paripurna pertama untuk pemilihan Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 yang dilaksanakan langsung setelah pelantikan seluruh anggota DPR, lagi-lagi anggota fraksi PDIP tidak mendapat satu kesempatanpun untuk menduduki jabatan yang dipilih bahkan banyak anggota yang akhirnya melakukan walkout sehingga akhirnya jabatan yang ada diduduki anggota Koalisi Merah Putih. 

Ironis memang kalau melihat apa yang baru terjadi di dunia politik Indonesia, antara fungsi DPR sebagai wakil suara rakyat yang perlu diperjuangkan dengan kebutuhan kekuasaan masing-masing pihak sudah tidak sinambung dan hanya semakin membuat rakyat Indonesia kecewa dengan sistem politik di negara ini.